PENGGESERAN TANGGUNG JAWAB TINDAK HUKUM ADMINISTRASI KE TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DISKRESI HUKUM PEJABAT TATA USAHA
Journal: Perspektif (Vol.10, No. 2)Publication Date: 2005-04-25
Authors : Marcus Lukman;
Page : 177-194
Keywords : Discretionary Power and Corruption;
Abstract
Administrative Legal Action by Administrative Official which is on based in discretionary power can not always be shifted to become the criminal law responsibility. Because each the law area owning justification value in with the concept and its legal norm. Although, an action of "discretionary power" from the aspect of its legal norm impress to represent as illegal action, however from its goal exactly give the benefit and the more positive law justice value. So that cannot categorized as corruption.
Other Latest Articles
- PROSES DAN LEMBAGA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
- EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BADAN PERADILAN DI INDONESIA
- KEJAHATAN KORPORASI DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA
- PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN GUNA MENCIPTAKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK
- EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Last modified: 2017-04-04 13:11:44