EKSISTENSI KOMNAS HAM DITINJAU DARI HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Journal: Perspektif (Vol.7, No. 4)Publication Date: 2002-10-29
Authors : Galang Asmara;
Page : 194-203
Keywords : Worked out as expected; commission of Human Rights; national institutions;
- PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN KOTA
- PENGATURAN PENGELOLAAN KONSERVASI KELAUTAN BERKELANJUTAN
- PENGATURAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA
- PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
- Evaluasi Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip dalam Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada PT Aneka Tambang Tbk
Abstract
Violation of human rights and law that happened in the past era has been a main reason of National Commission of Human Rights (Komnas HAM) formation. Its aim is to protect and make sure the implementation of human rights in Indonesia is worked out as expected. In constitutions of Human Rights, i.e. UU No. 39/1999, National Commission of Human Rights is a institution positioned as the same level with other national institutions. This position, however, will raise a legal problem as it is not in accordance with power sharing system stated in UUD 1945.
Other Latest Articles
- EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA
- KETERKAITAN WHITE COLLAR CRIME DENGAN CORPORATE CRIME
- TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK DI INDONESIA
- PENGATURAN DAN PERAN BANK INDONESIA DALAM MEMPERKUAT SEKTOR PERBANKAN
- PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Last modified: 2017-04-10 10:25:21