HAK ASASI MANUSIA DAN BIROKRASI TANTANGAN MENUJU NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

Dalam rangka menegakkan Negara Hukum Indonesia yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran perlu dikembangkan transformasi Model Birokrasi Otoriter (MBO) menjadi Model Birokrasi Kerakyatan (MBK) yang adaptif terhadap eksistensi HAM, hak-hak dan kewajiban warga negara. Mentolerirkan pelanggaran HAM demi kepentingan stabilitas nasional, pertumbuhan GNP dan pemerataan hasil pembangunan sering berpotensi menjadi sumber konflik antara birokrat dengan warga masyarakat.