HAM DAN BIROKRASI PERADILAN DI INDONESIA

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, liberalisasi dan globalisasi membawa dampak yang sangat luas dan konkrit. Fenomena ini terlihat dengan munculnya ke permukaan panggung politik nasional di tingkat Majelis mengenai urgensi Deklarasi Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kuatnya pertentangan kelompok “universalime” yang dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dengan kelompok “partikularisme” yang didukung oleh aparat deklarasi HAM dalam produk MPR masih bersifat setengah hati. Kebenaran analisis ini akan semakin kuat apabila dikaitkan dengan perilaku birokrasi penegakan hukum yang berafiliasi di bawah pemerintah. Qua Vadis HAM!