PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB DI SEKTOR INDUSTRI: EFEKTIFITAS DAN BERBAGAI ASPEK DALAM PENERAPANNYA

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberlakuan SNI Wajib sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka menyempurnakan tercapainya sasaran regulasi teknis terkait. Penelitian dilakukan terhadap 447 perusahaan SNI Wajib yang tersebar di 22 propinsi di Indonesia. Data diperoleh pada akhir tahun 2009 melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI Wajib sudah cukup efektif diterapkan, namun masih memerlukan banyak peningkatan. Hal ini antara lain ditandai dengan masih rendahnya validitas kepemilikan SPPT SNI yang hanya mencapai 55,05%. Sebanyak 79,3% telah menerapkan sistem manajemen mutu, namun sekitar 46,9% masih menggunakan Pedoman BSN 10 dalam manajemen mutunya dan belum menerapkan ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu yang diakui internasional. Daya dukung LSPro dan Laboratorium Uji dalam fungsi penilaian kesesuaian dianggap cukup efektif, seperti disebutkan oleh sekitar 75% responden. Sementara, hambatan utama yang dihadapi produsen dalam penerapan SNI wajib ialah ketidaksiapan SDM, disusul oleh kesulitan dalam mengkalibrasi peralatan, distorsi produk substandar, biaya pengujian/sertifikasi yang relatif mahal, dan kepedulian konsumen yang masih rendah.