Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kendala yang dialami dalam melaksanakan Perda Pariwisata Halal serta upaya yang dilakukan oleh Pemda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, latar belakang lahirnya Perda tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tiga hal yaitu, pertama, landasan filosofisnya adalah pembangungan di bidang ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan dengan tetap memperhatikan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Kedua, landasan sosiologis pengembangan Pariwisata halal adalah aspek demografis dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat menunjang pelaksanaan pariwisata. Ketiga, landasan yuridis pengembangan Pariwisata halal adalah atribusi dan delegasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) hurup b dan Pasal 236 UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Permenparkreat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.