MASALAH SEKITAR PENERAPAN “ACT OF STATE DOCTRINE” OLEH PEJABAT NEGARA

Negara merdeka memiliki kedaulatan rakyat yang berakibat negara tersebut tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain sebagaimana teori imunitas. Namun dalam perkembangannya teori imunitas absolut ternyata tidak dipertahankan lagi secara ketat, kemudian muncul teori imunitas sekunder atau “Act of State Doctrine” yang terkenal dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Negara hanya akan mendapatkan imunitas kedaulatannya jika ia bertindak dalam kapasitas sebagai suatu negara (dalam status “iure imperii” dan dalam melakukan tindakan sebagai “Public Art”). Perlindungan tidak diberikan jika negara dalam status “iure gestions” dan melakukan tindakan sebagai pedagang “Commercial Act”. Dalam perkembangannya “Act of State Doctrine” telah mengalami pembatasan dengan adanya “Foreign Sovereign Immunity Act” tahun 1976, dimana sangat dimungkinkan negara maupun pejabat yang bertindak mewakili negara dapat digugat di hadapan pengadilan negara asing; karena kekebalan bukan lagi suatu “absolut immunity” melainkan hanya “restrictive immunity”.